PEKANBARU, Kilatnusantaranews.com|Anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang kembali terjadi di berbagai wilayah Provinsi Riau memicu kegelisahan di kalangan petani. Di tengah tingginya biaya produksi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat, harga sawit yang merosot tajam dinilai semakin mempersempit ruang hidup masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan.
Kondisi tersebut mendapat sorotan keras dari Ketua DPW FPN RI Provinsi Riau, Syafri Teguh, yang meminta pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut berbagai kemungkinan penyebab jatuhnya harga TBS di tingkat petani.
Menurut Syafri, anjloknya harga yang terjadi secara berulang tidak boleh hanya dianggap sebagai fenomena pasar biasa. Negara perlu memastikan tidak ada praktik-praktik yang merugikan petani, termasuk dugaan permainan harga, spekulasi perdagangan, maupun indikasi kartel dalam rantai tata niaga sawit.
“Petani selalu menjadi pihak yang pertama merasakan penderitaan ketika harga turun. Namun ketika harga tinggi dan keuntungan besar diraih, petani sering kali tidak menikmati hasil yang sebanding. Kondisi ini patut menjadi perhatian serius semua pihak, “ujar Syafri, Sabtu (30/5/2026).
Ia menilai, jutaan petani sawit selama ini menjadi tulang punggung produksi komoditas strategis nasional. Namun ironisnya, kelompok yang paling berjasa menjaga pasokan sawit justru menjadi pihak yang paling rentan terdampak setiap kali terjadi gejolak harga.
FPN RI Riau mendesak pemerintah untuk membuka secara transparan rantai distribusi dan tata niaga sawit, mulai dari tingkat petani, pengepul, pabrik kelapa sawit (PKS), hingga industri pengolahan dan perdagangan CPO. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan mekanisme pembentukan harga berjalan secara sehat dan adil.
“Jika terdapat dugaan kartel atau spekulan yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan petani, maka hal itu harus dibongkar. Negara tidak boleh kalah menghadapi pihak-pihak yang diduga mempermainkan nasib petani demi keuntungan segelintir kelompok, “tegasnya.
Syafri juga mengingatkan bahwa sawit bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Riau yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Tanah Air.
Menurutnya, ketidakstabilan harga yang terus berulang berpotensi memicu persoalan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput apabila tidak segera ditangani secara serius. Karena itu, pemerintah diminta hadir memberikan perlindungan nyata terhadap petani melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap sistem perdagangan sawit.
“Jangan sampai petani terus menjadi korban abadi dalam rantai bisnis yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Mereka bekerja keras merawat kebun, memanen hasil, dan menjaga produksi nasional, tetapi justru paling sering menanggung beban ketika harga jatuh, “katanya.
FPN RI Riau menegaskan bahwa petani tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan kepastian bahwa sistem perdagangan berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat kecil.
“Jika ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk menekan harga di tingkat petani demi memperoleh keuntungan lebih besar, maka itu harus menjadi perhatian serius negara. Petani hanya meminta keadilan atas hasil kerja keras mereka. Sudah saatnya negara berdiri tegak membela kepentingan rakyat, bukan membiarkan mereka berjuang sendirian menghadapi ketidakpastian harga, “pungkas Syafri Teguh.
Turunnya harga TBS yang terus menjadi keluhan petani kini menjadi ujian bagi pemerintah dan lembaga pengawas untuk memastikan tata niaga sawit nasional benar-benar berjalan transparan serta berpihak kepada kesejahteraan petani sebagai pelaku utama di sektor hulu perkebunan.**KNN/Rishki N Garawn
