KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS, ROKAN HILIR, RIAU, Kilatnusantaranews.com|Selasa, 27 Oktober 2026, Awak media menerima laporan dari warga terkait dugaan pungutan uang sebesar Rp200.000 kepada penerima program bantuan rumah senilai Rp20 juta di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
Berdasarkan keterangan sumber, uang sebesar Rp200.000 tersebut diduga diminta kepada setiap penerima bantuan dengan alasan untuk keperluan pembuatan proposal. Namun, alasan tersebut menimbulkan pertanyaan dari warga, sebab rumah yang diajukan untuk mendapatkan bantuan sebelumnya telah melalui proses pengajuan. Oleh karena itu, warga mempertanyakan mengapa masih ada permintaan uang dengan alasan pembuatan proposal, sementara proses yang berlangsung saat ini disebut sudah memasuki tahap survei lapangan.
Menurut sumber, secara akal sehat dan logika administrasi, alasan pembayaran uang untuk membuat proposal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait. Warga berharap ada penjelasan mengenai tujuan, dasar, serta penggunaan uang Rp200.000 yang diduga diminta kepada penerima bantuan tersebut.
Pihak KemenPKP Belum Memberikan Jawaban Konfirmasi
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak KemenPKP yang disebut bernama Wan Al Amin, S.Com., terkait laporan warga mengenai dugaan pungutan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, konfirmasi yang disampaikan awak media belum mendapatkan jawaban.
Konfirmasi tersebut dilakukan agar pihak terkait dapat memberikan penjelasan dan meluruskan informasi yang disampaikan oleh sumber kepada media. Sangat disayangkan, hingga Senen, 26 Oktober 2026, jam 18.46 lebih kurang belum ada tanggapan dari pihak yang dimaksud, sampai Selasa 27.Oktober 2026, Siang.
Awak media menilai bahwa klarifikasi dari pihak terkait sangat diperlukan agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kekeliruan maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat. Belum adanya jawaban konfirmasi bukan berarti dugaan pungutan tersebut telah terbukti. Oleh sebab itu, penjelasan resmi dari pihak terkait tetap diperlukan untuk memastikan duduk persoalan yang sebenarnya.
Selain persoalan uang Rp200.000, sumber juga menyampaikan kekecewaannya terhadap rumah yang sebelumnya telah diajukan untuk mendapatkan bantuan, tetapi kemudian disebut masuk daftar hitam (blacklist) atau dinyatakan gagal dalam proses survei lapangan.
Menurut keterangan sumber, pihak penerima bantuan tidak mendapatkan konfirmasi resmi terlebih dahulu mengenai alasan rumah tersebut dinyatakan gagal atau masuk daftar hitam. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan dan kekecewaan dari warga yang berharap mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah pusat.
Sumber menilai bahwa seharusnya pihak petugas melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada penerima bantuan apabila terdapat kekurangan persyaratan atau alasan tertentu yang menyebabkan rumah tersebut tidak memenuhi kriteria. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui alasan yang jelas dan memiliki kesempatan untuk memahami kekurangan yang dimaksud.
Namun, menurut sumber, ketika petugas melakukan survei di lapangan, rumah yang sebelumnya telah diajukan tiba-tiba dinyatakan gagal atau masuk daftar hitam tanpa adanya penjelasan resmi yang diterima oleh pihak penerima bantuan.
Sumber mengaku sangat kecewa atas tindakan petugas di lapangan tersebut. Pasalnya, bantuan rumah senilai Rp20 juta itu sangat diharapkan oleh masyarakat kecil, sehingga keputusan yang menyangkut kelayakan penerima semestinya disertai penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Awak Media Meminta Penjelasan Mengenai Tiga Persoalan
Berdasarkan laporan warga dan hasil upaya konfirmasi yang telah dilakukan, terdapat tiga pertanyaan utama yang perlu dijawab oleh pihak terkait.
Pertama, uang Rp200.000 yang diduga dipungut dari setiap penerima bantuan tersebut sebenarnya digunakan untuk apa?
Warga meminta penjelasan mengenai tujuan dan dasar permintaan uang tersebut. Apabila uang itu memang diperuntukkan bagi keperluan administrasi atau pembuatan proposal, pihak terkait diharapkan dapat menjelaskan ketentuan resmi yang menjadi dasar pembayaran tersebut.
Kedua, apa alasan rumah yang sebelumnya telah diajukan justru masuk daftar hitam atau dinyatakan gagal?
Warga mempertanyakan mengapa tidak ada konfirmasi atau penjelasan resmi terlebih dahulu kepada penerima bantuan mengenai alasan rumah mereka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Hal ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ketiga, mengapa uang Rp200.000 disebut-sebut diperlukan untuk membuat proposal, sementara pengajuan bantuan rumah sebelumnya sudah dilakukan?
Pertanyaan ini muncul karena menurut keterangan sumber, proses yang sedang berlangsung adalah survei lapangan terhadap rumah yang diajukan. Oleh karena itu, alasan permintaan uang untuk pembuatan proposal dinilai perlu diperjelas dari sisi administrasi dan ketentuan program.
Warga Meminta Pemeriksaan dari Pihak Pusat
Atas persoalan tersebut, warga berharap pihak pusat yang menangani program bantuan rumah segera melakukan pemeriksaan dan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan, termasuk Wan Al Amin, S.Com., yang disebut dalam upaya konfirmasi awak media.
Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memastikan apakah benar terdapat permintaan uang Rp200.000 kepada penerima bantuan, apa dasar permintaannya, serta apakah proses penilaian dan penetapan rumah yang dinyatakan gagal atau masuk daftar hitam telah dilakukan sesuai ketentuan.
Warga juga berharap tidak ada masyarakat kecil yang dirugikan dalam pelaksanaan program bantuan rumah senilai Rp20 juta tersebut, khususnya di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
Apabila ditemukan adanya pungutan yang tidak memiliki dasar ketentuan atau pelanggaran dalam pelaksanaan program, warga berharap pihak berwenang mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebutkan belum memberikan jawaban atas konfirmasi awak media. Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pihak KemenPKP maupun pihak lain yang berkaitan untuk menyampaikan penjelasan, termasuk mengenai dugaan pungutan Rp200.000 dan alasan rumah penerima bantuan dinyatakan gagal atau masuk daftar hitam.*KNN/Andri (Pimred)
