BUNGARAYA-SIAK, Kilatnusantaranews.com|Polemik mengenai legalitas Gabungan Kelompok Tani Perkebunan (Gapoktan) Tuasai Jaya di Kampung Temusai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, kembali memanas. Setelah muncul dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pembentukan Gapoktan tahun 2007, kini sejumlah warga menduga persoalan tersebut berkaitan dengan kepentingan perizinan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 1.800 hektare.
Gapoktan Tuasai Jaya selama ini diketahui berdiri berdasarkan Notulen Rapat Gabungan Kelompok Tani Perkebunan tertanggal 15 Oktober 2007 yang dijadikan dasar pembentukan kepengurusan organisasi. Namun, legalitas dokumen tersebut belakangan dipersoalkan setelah sejumlah pihak mengaku tanda tangan mereka diduga dipalsukan dan persoalan tersebut telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Merasa kepengurusan Gapoktan bentukan tahun 2007 diduga telah cacat secara administrasi dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, Slamet Ladiono bersama masyarakat serta anggota kelompok tani lainnya kemudian menggelar musyawarah untuk membentuk kepengurusan Gapoktan yang baru.
Hal itu disampaikan Slamet Ladiono saat ditemui di kediamannya di Kampung Temusai, Senin (13/7/2026). Menurutnya, pembentukan kepengurusan baru merupakan hasil kesepakatan masyarakat yang menginginkan organisasi petani berjalan sesuai aturan, transparan, dan memiliki dasar hukum yang jelas.
Musyawarah pembentukan kepengurusan baru dilaksanakan pada 10 Mei 2024 di Aula Tuan Syekh Temusai. Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat, pengurus kelompok tani, perwakilan anggota kelompok tani, Pemerintah Kampung Temusai, serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani para peserta.
Dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa pembentukan pengurus baru dilakukan karena adanya dugaan maladministrasi dan pemalsuan data dalam proses pembentukan kepengurusan Gapoktan Tuasai Jaya yang dijadikan dasar sejak tahun 2007. Berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah, dibentuk kepengurusan baru dengan Slamet Ladiono sebagai Ketua, Marzuki sebagai Wakil Ketua, Miskam sebagai Sekretaris, dan Sifaul Mubarokah sebagai Bendahara.
Sebagai tindak lanjut hasil musyawarah, kepengurusan baru kemudian mendirikan badan hukum melalui Akta Pendirian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tuasai Jaya Nomor 1 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Edi Martin, S.H., M.Kn.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah warga menyampaikan dugaan bahwa pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan dalam pembentukan Gapoktan tahun 2007 memiliki tujuan tertentu.
Menurut keterangan beberapa warga, dokumen tersebut diduga digunakan untuk mendukung proses perizinan seorang pengusaha yang disebut telah lebih dahulu mengelola lahan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 1.800 hektare.
“Kami menduga ada maksud di balik dugaan pemalsuan tanda tangan itu. Dugaan kami, dokumen tersebut digunakan untuk mendukung proses perizinan seorang pengusaha yang sudah lebih dahulu mengelola kebun sawit sekitar 1.800 hektare, “ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga berharap aparat penegak hukum tidak hanya mengusut dugaan pemalsuan tanda tangan, tetapi juga menelusuri apakah terdapat keterkaitan antara dokumen pembentukan Gapoktan tersebut dengan proses pengurusan legalitas maupun perizinan perkebunan yang dimaksud.
Slamet Ladiono menegaskan bahwa masyarakat tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut-larut. Menurutnya, pembentukan Gapoktan baru merupakan bentuk tanggung jawab moral masyarakat untuk mengembalikan organisasi petani agar berjalan sesuai aturan dan benar-benar mewakili kepentingan para anggota kelompok tani.
Ia juga berharap aparat penegak hukum dapat mengusut perkara tersebut secara profesional, objektif, dan transparan sehingga seluruh pihak memperoleh kepastian hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pemalsuan tanda tangan maupun dugaan keterkaitannya dengan proses perizinan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 1.800 hektare masih merupakan dugaan yang disampaikan oleh sejumlah warga dan belum terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak Imam Muyasir maupun pihak pengusaha yang disebut oleh warga belum memberikan keterangan atau tanggapan atas dugaan tersebut.*KNN/Redaksi
