SIAK SRI INDRAPURA, Kilatnusantaranews.com|Perselisihan hubungan industrial antara belasan mantan pekerja dengan PT Asrindo Citraseni Satria (PT ACS) hingga kini belum menemukan titik terang. Meski telah difasilitasi melalui mediasi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Siak, para mantan pekerja mengaku hak kompensasi mereka belum juga dipenuhi oleh perusahaan.
Salah seorang mantan pekerja, Lukman, menyampaikan hal tersebut kepada awak media pada Kamis (30/7/2026). Ia mengungkapkan bahwa dirinya mulai bekerja di PT ACS sejak tahun 2018. Menurutnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dirinya berhak memperoleh uang kompensasi atas masa kerja yang dihitung sejak tahun 2021 hingga berakhirnya hubungan kerja pada tahun 2025.
Namun, hingga saat ini, menurut Lukman, perusahaan belum menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban tersebut.
“Kami sudah menempuh prosedur sesuai aturan. Perselisihan telah kami laporkan ke Disnaker, mediasi juga sudah dilakukan, tetapi sampai sekarang hak kompensasi kami belum dibayarkan. Yang kami minta bukan belas kasihan, melainkan hak pekerja yang dijamin oleh undang-undang, “ujar Lukman.
Lukman mengungkapkan persoalan tersebut tidak hanya menimpa dirinya. Berdasarkan data yang dihimpun para mantan pekerja, terdapat sekitar 12 orang eks pekerja PT ACS yang mengaku belum menerima pembayaran kompensasi sebagaimana mestinya.
Menurutnya, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil, para mantan pekerja akan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
“Kami masih berharap perusahaan memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun jika tetap tidak ada penyelesaian, kami siap memperjuangkan hak kami melalui jalur hukum hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial, “tegasnya.
Perselisihan tersebut telah tercatat secara resmi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. Sebagai tindak lanjut, Disnaker menerbitkan Surat Panggilan Klarifikasi Nomor 500.15/Distransnaker/402 tanggal 16 Juli 2026 kepada pimpinan PT Asrindo Citraseni Satria dan pihak pekerja untuk mengikuti proses mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pihak Disnaker Kabupaten Siak menjelaskan bahwa instansinya telah menjalankan fungsi sebagai mediator sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
“Kami telah menerima pencatatan perselisihan hubungan industrial dan memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi. Tugas mediator adalah mengupayakan tercapainya kesepakatan. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian sesuai mekanisme hukum yang berlaku, “terang pihak Disnaker.
Secara hukum, hak atas uang kompensasi bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diatur dalam Pasal 61A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sementara itu, hak pekerja untuk memperjuangkan kepentingannya melalui organisasi pekerja dijamin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Para mantan pekerja berharap perusahaan menghormati ketentuan hukum ketenagakerjaan dengan segera memenuhi hak-hak pekerja tanpa harus menunggu putusan Pengadilan Hubungan Industrial.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Asrindo Citraseni Satria (PT ACS) belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan pembayaran kompensasi yang disampaikan para mantan pekerja. Redaksi membuka ruang hak jawab kepada pihak perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.**KNN/Rishki
