SIAK SRI INDRAPURA, Kilatnusantaranews.com|Meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan dinilai menjadi salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat, negara diminta tidak hanya mengedepankan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memperkuat kebijakan yang mampu mencegah masyarakat terjerumus ke dalam tindak pidana.
Pengamat Sosial Publik Provinsi Riau, R. N. Garawn, S.H.,(Rishki Nifayadi Garawn) mengatakan bahwa berbagai kasus kriminal seperti penyalahgunaan narkotika, pencurian, pencurian kendaraan bermotor, begal, hingga pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terus terjadi di berbagai daerah harus dipandang secara komprehensif. Menurutnya, penegakan hukum memang wajib dilakukan, namun negara juga harus berani mengevaluasi faktor-faktor sosial dan ekonomi yang menjadi pemicu munculnya tindak kejahatan.
Hal tersebut disampaikan Garawn kepada awak media di kediamannya di Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Minggu (2/8/2026).
“Saya tidak membenarkan siapa pun melakukan tindak pidana. Siapa pun yang melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, negara juga memiliki kewajiban menghadirkan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan perlindungan sosial sehingga masyarakat tidak terdorong melakukan kejahatan karena tekanan ekonomi, “ujarnya.
Garawn mengaku prihatin karena masih sering menjumpai pemberitaan mengenai kasus pencurian buah kelapa sawit yang melibatkan masyarakat, termasuk kalangan usia produktif yang baru menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA maupun perguruan tinggi.
Menurutnya, yang lebih memprihatinkan bukan hanya tindak pidana yang terjadi, tetapi juga masih adanya praktik main hakim sendiri terhadap terduga pelaku.
“Saya cukup sering membaca pemberitaan tentang dugaan pencurian buah kelapa sawit. Dalam sejumlah kasus, terduga pelaku menjadi sasaran amuk massa. Ada yang mengalami luka berat, koma, bahkan ada yang meninggal dunia sebelum sempat menjalani proses hukum. Fenomena seperti ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh terus terjadi di negara yang menjunjung supremasi hukum, “katanya.
Ia menilai, tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Indonesia adalah negara hukum yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh proses hukum yang adil tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi.
Garawn juga menyoroti adanya persepsi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai rasa keadilan dalam penegakan hukum.
“Di ruang publik sering muncul rasa iri dan pertanyaan dari masyarakat. Ketika ada oknum pejabat negara yang tersandung perkara korupsi, proses hukumnya berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan hak-haknya sebagai tahanan tetap dijamin. Sementara dalam beberapa kasus pencurian yang diduga dilakukan masyarakat kecil karena tekanan ekonomi, ada yang justru menjadi korban amuk massa sebelum memperoleh putusan pengadilan. Persepsi seperti ini harus menjadi perhatian semua pihak agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga, “ungkapnya.
Meski demikian, Garawn menegaskan bahwa kritik tersebut bukan untuk membandingkan berat ringannya suatu tindak pidana maupun membenarkan perbuatan mencuri. Menurutnya, setiap pelanggaran hukum tetap harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menekankan bahwa keberhasilan negara tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku kejahatan yang ditangkap, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menekan angka pengangguran, mengurangi kemiskinan, memperluas investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau akar persoalan seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi tidak diselesaikan, maka potensi kriminalitas akan tetap ada. Penjara akan terus penuh, tetapi masalah sosial tidak pernah selesai. Negara harus hadir bukan hanya saat menghukum, melainkan juga ketika rakyat membutuhkan pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan harapan hidup yang lebih baik, “tegasnya.
Garawn juga mengajak masyarakat untuk tidak menyelesaikan persoalan hukum dengan cara-cara kekerasan.
“Serahkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Main hakim sendiri bukan solusi dan justru dapat menimbulkan tindak pidana baru. Keadilan hanya dapat diwujudkan apabila hukum ditegakkan secara profesional, objektif, dan berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa memandang jabatan, kekayaan, maupun status sosial, “pungkasnya.*KNN/ANDRI
