ROKAN HILIR – TELUK PULAI, Kilatnusantaranews.com|Program penanaman bibit mangrove di kawasan Teluk Pulai, Kabupaten Rokan Hilir, kembali menjadi perhatian. Pasalnya, kondisi sejumlah bibit mangrove yang sebelumnya ditanam kini diduga mengalami kerusakan, sementara tindakan nyata dari pihak terkait hingga saat ini masih dipertanyakan.(15/8/2026) Sabtu.
Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat. Program penanaman mangrove yang seharusnya menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan dan melindungi kawasan pesisir justru dikhawatirkan tidak memberikan hasil apabila setelah penanaman tidak diikuti dengan pengawasan dan pemeliharaan yang serius.
Di lapangan, keberadaan bibit mangrove yang rusak tersebut seolah hanya menjadi tontonan. Masyarakat mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan serta langkah apa yang telah dilakukan untuk memastikan tanaman yang telah ditanam tetap terpelihara.
Selain persoalan kerusakan bibit, muncul pula pertanyaan terkait dugaan ketidaksesuaian lokasi penanaman bibit mangrove yang disebut-sebut berasal dari program tertentu, termasuk informasi mengenai bibit yang disebut sebagai “Dago Biru”. Hal tersebut perlu mendapatkan penjelasan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
LSM KPK RI DPD Provinsi Riau meminta pihak-pihak terkait tidak hanya hadir ketika kegiatan penanaman berlangsung, tetapi juga melakukan pengawasan setelah kegiatan selesai.
“Kalau bibit sudah ditanam kemudian rusak dan tidak ada tindakan, masyarakat tentu bertanya-tanya. Jangan sampai kegiatan penanaman hanya terlihat bagus saat acara, tetapi setelah itu tidak ada pengawasan dan pemeliharaan,” ujar Andri, Anggota Pengawas LSM KPK RI DPD Provinsi Riau.
Menurutnya, program lingkungan harus memiliki kejelasan mulai dari lokasi penanaman, jumlah bibit, sumber atau program bibit, pihak pelaksana, anggaran apabila menggunakan dana pemerintah, hingga mekanisme pemeliharaan dan tingkat keberhasilan tanaman.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat kegiatan seremonial penanaman. Yang lebih penting adalah bagaimana bibit itu tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat pesisir,” tegasnya.
LSM KPK RI DPD Provinsi Riau juga mendorong pihak terkait melakukan peninjauan langsung ke lokasi Teluk Pulai, mendata bibit yang masih hidup maupun yang mengalami kerusakan, serta memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi program tersebut.
Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, menurut Andri, hal tersebut perlu segera diklarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai aturan.
“Kami meminta jangan sampai program penanaman mangrove hanya menjadi tontonan. Negara mengeluarkan program untuk menjaga lingkungan, maka harus ada tanggung jawab setelah bibit ditanam. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana keberlanjutan program tersebut,” ujarnya.
Hingga rilis ini disusun, berbagai dugaan dan pertanyaan mengenai kondisi bibit mangrove di Teluk Pulai masih membutuhkan klarifikasi resmi dari pihak pelaksana dan instansi terkait. Konfirmasi dari pihak-pihak tersebut penting agar pemberitaan tetap berimbang dan masyarakat memperoleh informasi yang sebenarnya.
LSM KPK RI DPD Provinsi Riau menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi penanaman mangrove di Teluk Pulai dan mendorong keterbukaan informasi terkait program lingkungan tersebut.*KNN/M. Ismail
