BUNGARAYA, SIAK, Kilatnusantaranews.com|Pemerintah Kabupaten Siak terus mematangkan langkah penataan administrasi pertanahan melalui pendataan lahan eks Hak Pengelolaan Lahan (HPL) program transmigrasi. Pendataan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Bupati Siak Nomor 500.17/ADWIL FP/13 tanggal 29 Juni 2026 tentang Permintaan Data Eksisting Penguasaan Lahan Pemukiman dan Lahan Usaha Eks Program Transmigrasi di Kabupaten Siak.
Melalui surat tersebut, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si. menginstruksikan para camat, penghulu, perangkat kampung, RT/RW, tokoh masyarakat, serta instansi terkait di Kecamatan Kerinci Kanan, Lubuk Dalam, Koto Gasib, Dayun, dan Bungaraya untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap bidang tanah eks transmigrasi.
Menurut Bupati Afni, pendataan dilakukan karena masih ditemukan berbagai persoalan di lapangan, seperti penguasaan lahan yang tidak sesuai dengan nama pemegang sertifikat, ketidaksesuaian letak bidang tanah, sertifikat yang hilang, lahan yang ditinggalkan peserta transmigrasi, hingga bidang tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik secara definitif.
“Pendataan ini bukan untuk mengambil hak masyarakat. Justru pemerintah ingin memberikan kepastian hukum terhadap status penguasaan lahan, menata administrasi pertanahan, serta mencegah terjadinya konflik agraria di kemudian hari, “tegas Bupati Afni.
Ia menambahkan, seluruh proses pendataan akan dilakukan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan kondisi riil di lapangan dengan melibatkan berbagai pihak terkait sehingga hasil inventarisasi dapat dipertanggungjawabkan.
Menanggapi kebijakan tersebut, Penghulu Kampung Temusai, Samsudin, menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan pendataan lahan eks HPL transmigrasi di wilayahnya. Ia mengajak masyarakat untuk menyambut baik program pemerintah tersebut dengan menyiapkan seluruh dokumen kepemilikan yang dimiliki.
“Kami mengimbau masyarakat Kampung Temusai agar tidak khawatir. Pendataan ini bukan mengambil hak masyarakat, tetapi untuk memberikan kepastian hukum. Karena itu, mari kita dukung bersama dengan menyiapkan dokumen kepemilikan yang ada, “ujar Samsudin kepada awak media di kediamannya, Minggu (26/7/2026).
Samsudin menjelaskan, hingga saat ini pelaksanaan pendataan di lapangan masih menunggu penetapan jadwal resmi dari Pemerintah Kabupaten Siak bersama instansi teknis terkait.
“Untuk pelaksanaannya memang masih menunggu penjadwalan. Saat ini beberapa instansi terkait masih memiliki agenda yang cukup padat. Setelah jadwal resmi ditetapkan, kami akan segera menyampaikan kepada masyarakat agar dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan, “jelasnya.
Menurut Samsudin, Pemerintah Kampung Temusai siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait agar proses pendataan berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia optimistis pendataan tersebut akan menjadi langkah awal dalam menyelesaikan berbagai persoalan administrasi pertanahan eks transmigrasi yang selama ini masih menjadi perhatian masyarakat.
Di akhir keterangannya, Samsudin mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Ia meminta warga tetap tenang dan menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah mengenai jadwal pelaksanaan pendataan.
“Dengan kerja sama seluruh masyarakat, kami berharap pendataan ini dapat berjalan lancar, sehingga memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa lahan, dan melindungi hak-hak masyarakat yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, “pungkasnya.**KNN/Rishki
