SABAK AUH, SIAK, Kilatnusantaranews.com|Pembongkaran halte tua yang telah berdiri sejak era operasional PT Caltex di Bandar Pedada, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, hingga kini belum diketahui secara jelas siapa yang membongkar fasilitas umum tersebut dan atas perintah siapa pembongkaran dilakukan.
Halte tersebut selama bertahun-tahun dikenal masyarakat sebagai salah satu fasilitas umum untuk tempat menunggu kendaraan. Keberadaannya dinilai cukup penting karena berada di kawasan pertigaan jalan yang menjadi titik perlintasan masyarakat.
Selain mempunyai fungsi sebagai fasilitas umum, halte tersebut juga menyimpan nilai historis tersendiri bagi masyarakat setempat. Bangunan itu disebut telah ada sejak masa PT Caltex beroperasi di kawasan yang dahulu dikenal sebagai Pedada dan kini menjadi Kampung Bandar Pedada.
Keberadaan halte tersebut masih sempat didokumentasikan media ini pada 30 Juli 2026. Dalam dokumentasi itu, konstruksi halte berupa rangka besi dan atap masih terlihat berdiri.
Namun ketika kembali dilakukan pemantauan pada 10 Agustus 2026, kondisinya berubah drastis. Bangunan halte sudah tidak lagi berdiri dan rangka besinya telah dipindahkan dari lokasi.
Perubahan kondisi dalam waktu relatif singkat tersebut memunculkan dugaan di tengah masyarakat bahwa halte dibongkar oleh pihak tertentu tanpa adanya informasi terbuka kepada masyarakat. Namun, siapa pihak yang melakukan maupun memerintahkan pembongkaran tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.
Untuk memperoleh kejelasan, pada Kamis (13/8/2026), awak media menghubungi Humas PT Bumi Siak Pusako (PT BSP), H. Afrizal yang akrab disapa Uwai.
Dalam komunikasi tersebut, Uwai mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang melakukan pembongkaran halte.
Awak media kemudian meminta agar persoalan tersebut turut dikonfirmasi kepada Pemerintah Kampung Bandar Pedada. Beberapa menit kemudian, Uwai menyampaikan bahwa setelah dirinya berkomunikasi dengan Penghulu Kampung Bandar Pedada, pihak pemerintah kampung juga disebut belum mengetahui siapa yang membongkar halte tersebut.
Keterangan itu justru semakin menimbulkan pertanyaan. Sebab, bangunan yang selama ini berada di ruang terbuka dan digunakan sebagai salah satu fasilitas masyarakat tersebut dapat dibongkar hingga rangka besinya dipindahkan, sementara pihak-pihak yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui siapa pelakunya.
Awak media kemudian menghubungi Datuk H. Munasir yang juga merupakan Humas PT BSP. Saat itu Munasir sedang dalam kondisi off, namun menyampaikan akan membantu mencari informasi mengenai keberadaan rangka besi halte setelah bangunan tersebut dibongkar.
Penelusuran selanjutnya dilakukan melalui petugas keamanan PT BSP. Dari informasi yang diperoleh, rangka besi bekas halte diketahui berada di pekarangan salah seorang warga yang lokasinya tidak jauh dari tempat halte sebelumnya berdiri.
Pada Kamis sore (13/8/2026), awak media mendatangi dan mendokumentasikan lokasi tersebut. Sejumlah bagian rangka besi yang diduga berasal dari konstruksi halte terlihat berada di area pekarangan.
Meski demikian, keberadaan rangka tersebut di pekarangan warga tidak serta-merta membuktikan bahwa pemilik atau penghuni pekarangan merupakan pihak yang melakukan ataupun memerintahkan pembongkaran. Hal tersebut masih membutuhkan klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut.
Persoalan yang menjadi sorotan masyarakat bukan semata-mata mengenai ke mana rangka besi tersebut dipindahkan. Hal yang lebih mendasar adalah siapa yang merasa mempunyai kewenangan membongkar sebuah halte yang selama ini diperuntukkan sebagai fasilitas umum masyarakat.
Apalagi, posisi halte berada di pertigaan jalan. Keberadaannya selama ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat berteduh dan menunggu kendaraan. Karena itu, pembongkaran tanpa adanya informasi yang jelas dinilai wajar apabila menimbulkan pertanyaan publik.
Jika memang pembongkaran dilakukan karena kondisi bangunan sudah tua atau dinilai tidak layak, masyarakat berharap alasan tersebut disampaikan secara terbuka. Begitu pula apabila terdapat rencana pembangunan kembali atau penataan fasilitas di lokasi tersebut, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas.
Sebaliknya, apabila pembongkaran dilakukan atas inisiatif perseorangan tanpa kewenangan yang semestinya, pihak terkait diharapkan dapat melakukan penelusuran dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Fasilitas yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat semestinya tidak dapat begitu saja dibongkar berdasarkan kehendak sepihak.
Sejumlah warga berharap halte tersebut dapat dibangun kembali. Selain sebagai tempat menunggu kendaraan dan berteduh, bangunan itu telah menjadi bagian dari perjalanan Bandar Pedada sejak puluhan tahun lalu.
Nilai historis tersebut menjadi alasan lain mengapa masyarakat mempertanyakan pembongkarannya. Bagi warga yang telah lama tinggal di kawasan itu, halte tersebut bukan sekadar rangka besi beratap, melainkan salah satu peninggalan yang mengingatkan mereka pada perjalanan kawasan Pedada sejak era Caltex.
Kini publik menunggu penjelasan: siapa yang membongkar halte tersebut, siapa yang memerintahkannya, apa alasan pembongkarannya, dan mengapa rangka besinya kemudian dipindahkan ke pekarangan warga?
PT BSP, Pemerintah Kampung Bandar Pedada maupun pihak terkait diharapkan dapat menelusuri persoalan tersebut sehingga tidak berkembang menjadi berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang melakukan maupun memerintahkan pembongkaran halte tersebut belum terkonfirmasi. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak yang mengetahui, melakukan ataupun memberikan perintah pembongkaran agar persoalan tersebut dapat diketahui secara terang dan berimbang.*KNN/Pimred
