BUNGARAYA – SIAK, Kilatnusantaranews.com|Polemik pembentukan Gabungan Kelompok Tani Perkebunan (Gapoktan) Tuasai Jaya di Kampung Temusai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, memasuki babak baru. Setelah dugaan pemalsuan dokumen pembentukan Gapoktan tahun 2007 dilaporkan ke Polda Riau, perhatian publik kini ikut tertuju pada dugaan keterkaitan dokumen tersebut dengan proses legalisasi maupun perizinan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 1.800 hektare.
Notulen Rapat Gabungan Kelompok Tani Perkebunan Tuasai Jaya tertanggal 15 Oktober 2007 yang selama ini dijadikan dasar pembentukan kepengurusan Gapoktan dipersoalkan setelah sejumlah pihak menyatakan adanya dugaan maladministrasi serta dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen tersebut.
Sejumlah warga Kampung Temusai bahkan menduga dokumen pembentukan Gapoktan itu tidak hanya dijadikan dasar pembentukan organisasi petani, melainkan juga dimanfaatkan sebagai bagian dari proses administrasi yang berkaitan dengan legalisasi atau pengurusan perizinan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 1.800 hektare yang disebut telah lebih dahulu dikelola oleh seorang pengusaha.
“Kami menduga ada tujuan tertentu di balik pembentukan Gapoktan saat itu. Dugaan kami, dokumen tersebut digunakan untuk mendukung proses perizinan seorang pengusaha yang sudah lebih dahulu mengelola kebun sawit sekitar 1.800 hektare, “ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut warga, dugaan tersebut perlu diusut secara menyeluruh agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan mengetahui latar belakang sebenarnya dari pembentukan Gapoktan Tuasai Jaya pada tahun 2007.
Berangkat dari polemik tersebut, Slamet Ladiono bersama masyarakat dan anggota kelompok tani kemudian menggelar Musyawarah Pembentukan Kepengurusan Gapoktan Tuasai Jaya pada 10 Mei 2024 di Aula Tuan Syekh Temusai.
Musyawarah yang dihadiri masyarakat Kampung Temusai, pengurus kelompok tani, perwakilan anggota, Pemerintah Kampung Temusai, serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menghasilkan keputusan membentuk kepengurusan Gapoktan yang baru.
Dalam Berita Acara Musyawarah disebutkan bahwa pembentukan kepengurusan baru dilakukan karena adanya dugaan maladministrasi dan dugaan pemalsuan data dalam proses pembentukan kepengurusan Gapoktan Tuasai Jaya tahun 2007.
Forum tersebut menetapkan Slamet Ladiono sebagai Ketua, Marzuki sebagai Wakil Ketua, Miskam sebagai Sekretaris, dan Sifaul Mubarokah sebagai Bendahara dengan masa jabatan tiga tahun.
Musyawarah juga menyatakan bahwa seluruh kebijakan maupun kerja sama yang dilakukan atas nama Ketua Gapoktan lama, Imam Muyasir, tidak menjadi tanggung jawab kepengurusan baru. Selain itu, forum meminta seluruh aset Gapoktan yang selama ini dikelola kepengurusan lama diserahkan kepada pengurus hasil musyawarah.
Sebagai tindak lanjut, kepengurusan baru kemudian mendirikan badan hukum melalui Akta Pendirian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tuasai Jaya Nomor 1 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Edi Martin, S.H., M.Kn.
Saat ditemui di kediamannya di Kampung Temusai, Kamis (16/7/2026), Slamet Ladiono mengatakan pembentukan Gapoktan baru merupakan aspirasi masyarakat yang menginginkan organisasi petani memiliki legalitas yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin organisasi ini berdiri di atas dasar yang benar. Kalau memang ada persoalan dalam pembentukan tahun 2007, biarlah dibuka melalui mekanisme hukum agar semuanya terang dan jelas, “kata Slamet.
Menurut Slamet, upaya penyelesaian persoalan tidak hanya dilakukan melalui musyawarah. Beberapa bulan setelah kepengurusan baru terbentuk, ia melalui kuasa hukumnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan Imam Muyasir ke Polda Riau.
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor LP/B/270/VI/2025/SPKT/POLDA RIAU yang diterbitkan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Riau pada 18 Juni 2025.
Berdasarkan STPL, laporan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP. Laporan tersebut berawal dari dugaan pencantuman nama dan tanda tangan seseorang dalam Notulen Rapat Gabungan Kelompok Tani Perkebunan Tuasai Jaya tertanggal 15 Oktober 2007 tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pihak yang namanya tercantum.
Slamet berharap laporan tersebut menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap secara menyeluruh seluruh rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi pembentukan Gapoktan Tuasai Jaya pada tahun 2007, termasuk apabila terdapat fakta-fakta lain yang berkaitan dengan penggunaan dokumen tersebut.
“Harapan kami sederhana, proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan objektif sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum. Kalau memang ditemukan adanya pelanggaran, silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, “tegasnya.
Sejumlah warga juga berharap penyelidikan tidak hanya berfokus pada dugaan pemalsuan tanda tangan, tetapi turut menelusuri dugaan keterkaitan dokumen pembentukan Gapoktan dengan proses legalisasi maupun perizinan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 1.800 hektare sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, laporan dugaan pemalsuan tersebut masih dalam proses penanganan Polda Riau. Dugaan mengenai keterkaitan dokumen pembentukan Gapoktan dengan proses legalisasi atau perizinan perkebunan kelapa sawit sekitar 1.800 hektare masih sebatas dugaan yang berkembang di masyarakat dan belum terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Media ini telah berupaya menghubungi Imam Muyasir maupun pihak pengusaha yang disebut oleh sejumlah warga untuk memperoleh konfirmasi. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan. Apabila pihak-pihak tersebut memberikan klarifikasi, media ini akan memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.**KNN/Rishki
