ROKAN HILIR SUNGAI DAUN, Kilatnusantaranews.com|Polemik terkait dugaan persoalan kawasan hutan di Dusun Tuah Sekato, Kepenghuluan Sungai Daun, Kabupaten Rokan Hilir, belum berakhir setelah Penghulu Sungai Daun, Sudirman, menyampaikan hak jawab yang dimuat sejumlah portal media online pada Jumat (15/9/2026) Selasa.
Hak jawab tersebut merupakan hak Sudirman untuk membantah, meluruskan dan memberikan keterangannya terhadap pemberitaan sebelumnya. Namun setelah klarifikasi disampaikan, substansi persoalan kini mengarah pada pertanyaan yang lebih konkret: apa sebenarnya status objek lahan yang dipersoalkan dan bagaimana fakta di lapangan?
Perdebatan mengenai pesan WhatsApp yang dikirim pukul 21.41 WIB tidak semestinya menenggelamkan persoalan mengenai lokasi, status kawasan, riwayat penguasaan serta aktivitas yang disebut berlangsung di Dusun Tuah Sekato.
FAKTA PEMBERITAAN
Sebelumnya, Andri selaku Pengawas LSM KPK RI DPD Provinsi Riau meminta Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan klarifikasi dan pemeriksaan apabila ditemukan dasar serta bukti yang cukup terkait dugaan aktivitas di kawasan hutan Dusun Tuah Sekato.
Permintaan tersebut bukan putusan bahwa telah terjadi tindak pidana. Ada atau tidaknya pelanggaran harus ditentukan melalui pemeriksaan oleh institusi yang berwenang.
Sebelum berita awal diterbitkan, permintaan konfirmasi telah disampaikan kepada Penghulu Sungai Daun melalui WhatsApp pada Kamis (13/8/2026) sekitar pukul 21.41 WIB. Hingga berita saat itu disusun, belum diperoleh tanggapan.
Pemberitaan awal juga memberikan catatan bahwa ketidakterbalasan pesan tersebut tidak dapat serta-merta diartikan sebagai pengakuan ataupun bukti adanya pelanggaran.
Pada Jumat (11/9/2026), Sudirman kemudian menyampaikan hak jawab. Ia mempersoalkan narasi yang menurutnya menghubungkan ketidakterbalasan pesan pada malam hari dengan kesan seolah terdapat sesuatu yang ditutupi.
Sudirman juga menolak stigma perusak hutan terhadap masyarakat Dusun Tuah Sekato sebelum terdapat kepastian mengenai status kawasan dan riwayat penguasaan tanah.
Namun, status hukum objek yang menjadi polemik belum dapat ditentukan hanya berdasarkan pernyataan LSM ataupun hak jawab Penghulu.
KLAIM DALAM REKAMAN MASIH HARUS DIVERIFIKASI
Di tengah polemik tersebut, redaksi memperoleh rekaman percakapan dengan seorang pria yang dalam percakapan memperkenalkan dirinya sebagai Agus Hermawan.
Redaksi menempatkan isi rekaman tersebut secara terpisah dari fakta yang telah dapat dipastikan.
Dalam rekaman, Agus menyebut adanya lahan yang menurut keterangannya berkaitan dengan Penghulu Sungai Daun.
Ketika ditanya mengenai pemilik lahan, ia menjawab:
“Punya Pak Penghulu, Pak.”
Agus (operator alat) kemudian menyebut seseorang bernama Wagino sebagai pemilik alat dan mengutarakan adanya pola pengolahan bagi hasil, dan Alat tersebut tidak memiliki dokumen atau izin pekerjaan dan operator juga tidak memiliki dokumen,” ujar operator.
“Kalau olah bagi sama yang punya, Pak Wagino, Pak,” katanya.
Ia juga menyebut angka sekitar 20 hektare dan mengatakan:
“Dua puluh hektare, bagi dua, Bang.”
Pada bagian lainnya Agus menyatakan:
“Yang punya alat Pak Wagino, yang punya lahan Pak Penghulu, Pak.”
Seluruh pernyataan tersebut masih merupakan klaim narasumber dalam rekaman.
Keterangan tersebut belum membuktikan bahwa Sudirman secara hukum memiliki atau menguasai lahan sekitar 20 hektare. Rekaman itu juga tidak membuktikan telah terjadi tindak pidana ataupun perusakan kawasan hutan.
Keterangan Agus harus diuji melalui konfirmasi kepada pihak yang disebut serta dicocokkan dengan dokumen dan kondisi objek di lapangan.
MUNCUL DOKUMEN 2019 TERKAIT TANAH DI DUSUN TUAH SEKATO
Di luar rekaman tersebut, terdapat pula dokumen administrasi tahun 2019 yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Kubu, Kepenghuluan Sungai Daun, berkaitan dengan sebidang tanah di Dusun Tuah Sekato.
Dalam dokumen yang beredar secara daring tersebut tercantum nama Wagiran dan luas bidang sekitar 21.024 meter persegi atau sekitar 2,1 hektare.
Keberadaan dokumen tersebut menjadi informasi tambahan bahwa administrasi pertanahan atas bidang-bidang tertentu di Dusun Tuah Sekato telah muncul dalam dokumen kepenghuluan setidaknya sejak beberapa tahun sebelumnya.
Namun redaksi memberikan batas yang tegas:
Dokumen atas nama Wagiran tersebut belum dapat dipastikan berkaitan dengan objek sekitar 20 hektare yang disebut Agus Hermawan dalam rekaman.
Nama Wagiran yang tercantum dalam dokumen juga tidak boleh disamakan dengan Wagino yang disebut Agus sebagai pemilik alat tanpa adanya bukti bahwa keduanya merupakan orang yang sama.
Demikian pula perbedaan luasnya sangat signifikan. Dokumen tersebut menyebut sekitar 21.024 meter persegi atau 2,1 hektare, sementara Agus dalam rekaman menyebut sekitar 20 hektare.
Karena itu, dokumen tersebut saat ini hanya relevan sebagai bahan pembanding dan jejak administrasi mengenai tanah di Dusun Tuah Sekato, bukan bukti kepemilikan maupun legalitas objek yang sedang dipersoalkan.
DOKUMEN JUSTRU MEMBUKA RUANG VERIFIKASI LEBIH DALAM
Keberadaan dokumen tersebut menambah satu aspek penting yang perlu ditelusuri.
Jika pemerintah Kepenghuluan Sungai Daun pernah menerbitkan atau mengetahui administrasi tanah di Dusun Tuah Sekato, maka perlu diketahui bagaimana mekanisme administrasi pertanahan di wilayah tersebut dilakukan dari waktu ke waktu.
Dokumen apa saja yang pernah diterbitkan?
Bidang mana saja yang telah memiliki surat administrasi kepenghuluan?
Di mana koordinat setiap bidang?
Apakah bidang-bidang tersebut berada di dalam atau di luar kawasan hutan berdasarkan peta resmi?
Dan yang terpenting, apakah objek yang kini menjadi polemik mempunyai hubungan dengan dokumen-dokumen lama tersebut?
Pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya dengan kemiripan nama, lokasi ataupun dugaan.
Nomor dokumen, nama pemegang hak atau penguasa, luas, batas-batas tanah dan koordinat harus dicocokkan satu per satu.
APA YANG MASIH BELUM TERBUKTI?
Hingga berita ini disusun, belum dapat dipastikan apakah benar Sudirman memiliki, menguasai atau mengelola lahan sekitar 20 hektare sebagaimana disebut Agus dalam rekaman.
Belum dapat dipastikan pula apakah terdapat perjanjian bagi hasil dengan Wagino.
Belum diketahui secara terverifikasi jenis alat yang digunakan, bentuk pekerjaan yang dilakukan dan lokasi persis objek yang dimaksud dalam percakapan.
Begitu pula dokumen tahun 2019 atas nama Wagiran belum membuktikan hubungan apa pun dengan objek sekitar 20 hektare tersebut.
Hal yang paling fundamental tetap sama: di mana objeknya dan bagaimana status kawasannya?
Jika koordinat objek sekitar 20 hektare dapat ditentukan, data tersebut dapat dicocokkan dengan peta kawasan hutan dan data pertanahan dari instansi berwenang.
Dari situlah pembuktian seharusnya dimulai.
CATATAN REDAKSI: HAK JAWAB DIHORMATI, PERTANYAAN SUBSTANSI TETAP TERBUKA
Redaksi menghormati hak jawab Sudirman, termasuk keberatannya terhadap penggunaan narasi tertentu dalam pemberitaan sebelumnya.
Namun hak jawab tidak menghilangkan kebutuhan untuk menguji persoalan pokok.
Setelah muncul keterangan Agus dan ditemukannya dokumen administrasi lama mengenai tanah di Dusun Tuah Sekato, terdapat sejumlah pertanyaan yang semakin relevan untuk diklarifikasi.
-Apakah benar terdapat objek sekitar 20 hektare sebagaimana disebut Agus?
-Apakah Sudirman memiliki, menguasai, mengelola atau memperoleh bagian hasil dari objek tersebut?
-Apakah benar terdapat kerja sama dengan Wagino?
-Jika ada, apa bentuk kerja samanya dan adakah dokumennya?
-Di mana koordinat lahan tersebut?
-Bagaimana statusnya berdasarkan peta kawasan hutan
-Apakah pemerintah Kepenghuluan Sungai Daun pernah menerbitkan surat atau administrasi terhadap objek yang kini dipersoalkan?
-Dan apakah terdapat hubungan antara administrasi pertanahan lama di Dusun Tuah Sekato dengan objek yang sekarang menjadi polemik?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Pertanyaan itu diperlukan untuk menguji keterangan yang telah masuk ke ruang publik.
JANGAN CAMPURKAN DOKUMEN, KLAIM DAN FAKTA
Redaksi menilai prinsip kehati-hatian harus diterapkan kepada semua pihak.
Keterangan Agus adalah klaim yang harus diuji.
Dokumen tahun 2019 adalah dokumen pembanding yang harus diverifikasi keaslian, konteks dan objeknya.
Hak jawab Sudirman adalah keterangan pihak yang diberitakan dan harus dihormati.
Sedangkan status kawasan dan ada atau tidaknya pelanggaran adalah persoalan hukum dan teknis yang harus ditentukan berdasarkan dokumen resmi serta pemeriksaan instansi berwenang.
Keempat hal tersebut tidak boleh dicampur menjadi satu kesimpulan.
BUKA DATA, COCOKKAN KOORDINAT, TURUN KE LAPANGAN
Jika semua pihak menginginkan polemik ini selesai secara terang, jalannya bukan perang narasi.
– Tentukan objek yang dimaksud.
– Buka dokumen yang relevan.
– Cocokkan nama dan riwayat penguasaannya.
– Ukur dan pastikan koordinatnya.
– Bandingkan dengan peta kawasan.
– Lalu turun ke lapangan bersama pihak yang memiliki kewenangan.
Apabila pihak Penghulu mempunyai dokumen mengenai objek yang dipersoalkan, dokumen tersebut dapat menjadi bahan verifikasi.
Jika LSM memiliki data yang menjadi dasar dugaan, serahkan kepada aparat atau instansi teknis.
Jika Agus mempertahankan keterangannya, keterangannya harus dapat diuji.
Jika Wagino maupun Sudirman membantah keterangan tersebut, keduanya harus diberikan ruang yang sama untuk menjelaskan dan menunjukkan data.
Redaksi tidak menyatakan Penghulu Sungai Daun, Wagino, Agus Hermawan, Wagiran ataupun masyarakat Dusun Tuah Sekato telah melakukan pelanggaran.
Namun, semakin banyak keterangan dan dokumen yang muncul, semakin penting pula memastikan objek mana yang sebenarnya sedang dibicarakan.
Jangan sampai satu dokumen atas bidang 2,1 hektare dicampurkan dengan klaim mengenai lahan 20 hektare. Jangan pula kemiripan nama Wagiran dan Wagino dijadikan dasar menghubungkan dua pihak tanpa pembuktian.
Pada akhirnya, polemik Sungai Daun tidak akan diselesaikan oleh judul berita, hak jawab ataupun rekaman percakapan semata.
Yang akan memberikan kepastian adalah objek yang jelas, dokumen yang dapat diuji, koordinat yang dapat dicocokkan, fakta lapangan dan hasil pemeriksaan instansi yang berwenang.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab, koreksi dan klarifikasi kepada Penghulu Sungai Daun Sudirman, Agus Hermawan, Wagino, Wagiran, masyarakat Dusun Tuah Sekato, LSM serta instansi terkait.**KNN/Rishki
