PASOKAN MINYAK SOLAR BERSUBSIDI DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KURANG, NELAYAN PANIPAHAN MINTA PERHATIAN PEMERINTAH

PALIKA94 Dilihat

PANIPAHAN, ROKAN HILIR, Kilatnusantaranews.com|Masyarakat nelayan di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, menyampaikan keluhan terkait kurangnya pasokan minyak solar bersubsidi yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat nelayan untuk menjalankan aktivitas melaut (11/November/2026) Rabu.

Dalam sebuah foto yang memperlihatkan sejumlah masyarakat nelayan berkumpul sambil membawa beberapa spanduk, terlihat aspirasi dan tuntutan mereka agar persoalan pasokan solar bersubsidi segera mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait.

Beberapa tulisan yang terpampang dalam spanduk tersebut di antaranya:

• “KAMI BUTUH SOLAR BUKAN JANJI.”

• “BBM SUBSIDI LANGKA, NELAYAN MELARAT.”

• “SELAMATKAN NELAYAN PANIPAHAN.”

• “TOLAK MAFIA BBM.”

Melalui tulisan tersebut, masyarakat nelayan menyampaikan bahwa mereka membutuhkan kepastian ketersediaan solar bersubsidi agar aktivitas melaut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kurangnya pasokan solar bersubsidi tentu menjadi persoalan serius bagi masyarakat nelayan. Sebab, sebagian besar sumber penghasilan masyarakat di wilayah pesisir Pasir Limau Kapas bergantung pada hasil laut.

Jika kebutuhan bahan bakar tidak terpenuhi, aktivitas melaut dapat terganggu dan berdampak langsung terhadap perekonomian keluarga nelayan.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Perikanan, pihak pengelola SPBU, serta instansi terkait dapat segera melakukan evaluasi dan memastikan penyaluran solar bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

 

Selain itu, aparat penegak hukum juga diharapkan ikut melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi guna mengantisipasi adanya dugaan penyalahgunaan maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Nelayan tidak membutuhkan janji, melainkan kepastian pasokan solar bersubsidi agar mereka dapat kembali melaut dan menghidupi keluarga.

Masyarakat berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut dan segera mendapatkan solusi nyata dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.*KNN/ Andri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *