SIAK SRI INDRAPURA, Kilatnusantaranews.com|Polemik yang melanda PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) pasca penyegelan empat galangan kapal oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menjadi sorotan publik.
Kali ini, kritik tajam datang dari SharS Meal. Dalam pernyataan yang dipublikasikannya, ia meminta Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Komisaris PT KITB segera mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas persoalan yang terjadi di kawasan industri tersebut.
Menurut SharS Meal, berbagai permasalahan yang mencuat saat ini tidak sepenuhnya layak dibebankan kepada Bupati Siak Afni Zulkifli. Ia menilai tanggung jawab utama terkait aspek operasional, kepatuhan regulasi, dan tata kelola perusahaan berada pada jajaran direksi serta komisaris yang diberi mandat untuk menjalankan perusahaan daerah tersebut.
“Jika terjadi persoalan yang berdampak terhadap operasional perusahaan, maka pihak yang pertama kali harus dimintai pertanggungjawaban adalah manajemen perusahaan. Jangan semua kesalahan diarahkan kepada kepala daerah, ”tulis SharS Meal.
Ia mengaku telah menyampaikan kekhawatirannya mengenai pengelolaan PT KITB jauh sebelum peresmian galangan kapal yang dilakukan beberapa waktu lalu. Menurutnya, sejumlah persoalan yang kini muncul menjadi bukti bahwa sistem pengawasan dan manajemen perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam pernyataannya, SharS Meal juga menyoroti latar belakang sejumlah pejabat di tubuh PT KITB yang menurutnya perlu dievaluasi. Ia menilai jabatan strategis di lingkungan BUMD seharusnya diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta pemahaman yang kuat terhadap regulasi dan tata kelola bisnis.
SharS Meal menegaskan bahwa seorang kepala daerah memang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, namun pelaksanaan teknis dan kepatuhan terhadap aturan merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan.
“Bupati membuat kebijakan, tetapi yang menjalankan perusahaan adalah direksi dan yang melakukan pengawasan adalah komisaris. Ketika terjadi persoalan regulasi, maka publik berhak mempertanyakan kinerja mereka, ”ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta Pemerintah Kabupaten Siak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran PT KITB agar persoalan serupa tidak kembali terulang dan tidak menghambat upaya pengembangan investasi di daerah.
SharS Meal juga mengingatkan bahwa tata kelola BUMD harus berpedoman pada prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Atas dasar itu, ia mendesak Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Komisaris PT KITB untuk mengambil tanggung jawab moral dengan mengundurkan diri dari jabatannya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PT KITB maupun Pemerintah Kabupaten Siak terkait kritik dan tuntutan yang disampaikan SharS Meal tersebut.
Polemik ini pun diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik mengingat PT KITB merupakan salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Siak.**KNN/Rishki N G
