BANDAR JAYA-BENGKALIS, Kilatnusantaranews.com|Polemik penggunaan lahan hibah di Dusun Bandar Sari RT 09, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, mencuat setelah sejumlah warga menduga tanah yang semula dihibahkan untuk pembangunan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dialihkan menjadi lokasi pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat maupun persetujuan pihak penghibah.
Dugaan tersebut mengemuka berdasarkan hasil penelusuran tim media di lapangan pada Kamis (9/7/2026). Sejumlah warga menyatakan baru mengetahui adanya pembangunan koperasi setelah pekerjaan fisik dimulai.
Menurut keterangan warga, tanah tersebut sejak awal dihibahkan dengan tujuan khusus untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan keagamaan. Namun, belakangan lahan itu digunakan sebagai lokasi pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih.
“Setahu kami, tanah itu dihibahkan untuk Madrasah. Kami tidak pernah diberi tahu ataupun diajak bermusyawarah jika sekarang digunakan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, “ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga juga mengaku tidak pernah menerima sosialisasi maupun pemberitahuan resmi mengenai perubahan peruntukan lahan tersebut. Bahkan, menurut mereka, sebagian besar masyarakat tidak menyetujui apabila lahan hibah yang diperuntukkan bagi Madrasah dialihkan menjadi lokasi pembangunan koperasi.
Dalam penelusuran yang dilakukan, tim media juga menerima keterangan dari sejumlah warga yang menduga pengalihan fungsi lahan tersebut merupakan kebijakan Kepala Dusun Bandar Sari RT 09 Desa Bandar Jaya. Warga menilai keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan masyarakat sehingga memunculkan penolakan di lingkungan setempat.
“Menurut kami, pengalihan lahan hibah untuk Madrasah menjadi lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan Kepala Dusun. Kami menilai kebijakan itu dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat maupun sepengetahuan pihak yang menghibahkan tanah, “kata warga lainnya.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan warga dan belum memperoleh tanggapan resmi dari pihak yang disebut.
Berdasarkan hasil pemantauan tim media, pembangunan fisik Gedung Koperasi Desa Merah Putih di lokasi yang dipersoalkan masih terus berlangsung. Progres pekerjaan diperkirakan telah mencapai sekitar 45 persen.
Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga. Mereka berharap pembangunan tidak dilanjutkan sebelum ada kejelasan mengenai status hukum lahan, dasar perubahan peruntukan, serta mekanisme yang ditempuh dalam pengambilan keputusan.
Warga juga meminta pemerintah desa memberikan penjelasan secara terbuka mengenai apakah pengalihan peruntukan lahan telah memperoleh persetujuan dari pihak penghibah dan telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Secara hukum, tanah hibah pada prinsipnya digunakan sesuai maksud dan tujuan yang disepakati pada saat hibah diberikan. Apabila benar terjadi perubahan peruntukan tanpa mekanisme yang sah atau tanpa persetujuan pihak yang berwenang, persoalan tersebut dapat menjadi objek penyelesaian melalui jalur perdata maupun administrasi. Apabila dalam prosesnya ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen, atau tindak pidana lainnya, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan.
Sebelum berita ini diterbitkan, tim media telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui atau memiliki kewenangan terkait penggunaan lahan tersebut. Materi konfirmasi telah disampaikan kepada pihak terkait dan sempat dijadwalkan pertemuan untuk memberikan penjelasan.
Namun, berdasarkan catatan tim media, agenda pertemuan tersebut telah dijadwalkan sebanyak dua kali dan belum terlaksana karena adanya alasan yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan. Hingga berita ini dipublikasikan, klarifikasi resmi mengenai pokok persoalan yang dipersoalkan warga belum diperoleh.
Tim media juga masih berupaya memperoleh keterangan dari Kepala Dusun Bandar Sari, Penjabat Kepala Desa Bandar Jaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak penghibah, pengurus Madrasah, pengurus Koperasi Desa Merah Putih, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Upika) Siak Kecil guna memastikan seluruh informasi tersaji secara utuh dan berimbang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.*KNN/Redaksi
