PASIR LIMAU KAPAS, ROKAN HILIR, Kilatnusantaranews.com|Jumat, 30 Oktober 2026, Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya terkait dugaan kericuhan dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu (Pilpeng) di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas(PALIKA)(, Kabupaten Rokan Hilir, pada Selasa, 27 Oktober 2026, kini publik menantikan kejelasan serta tindak lanjut dari pihak Panitia Pengawas (Panwas).
Dugaan kericuhan yang menjadi sorotan tersebut terjadi di TPS 002 dan TPS 008. Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan pemilihan yang seharusnya berjalan secara jujur, adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh, pihak Panwas sebelumnya menyampaikan bahwa persoalan tersebut masih menunggu tindak lanjut. Namun, hingga saat ini masyarakat masih menantikan bagaimana perkembangan penanganan dugaan kericuhan tersebut.
Publik mempertanyakan, sampai sejauh mana proses pemeriksaan yang telah dilakukan? Apakah dugaan kericuhan di TPS 002 dan TPS 008 sudah ditindaklanjuti, dan kapan masyarakat dapat mengetahui hasil penanganannya?
Ketua Panwas diharapkan tidak tinggal diam. Setiap laporan dan pemberitaan atau dugaan kericuhan dalam proses Pilpeng harus ditangani secara profesional, objektif, dan transparan. Apabila ditemukan bukti pelanggaran, diharapkan ada tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat kepenghuluan sangat bergantung pada keterbukaan dan keseriusan pihak pengawas dalam menangani setiap dugaan pelanggaran.
Melalui pemberitaan lanjutan ini, awak media meminta Ketua Panwas Kepenghuluan Pasir Limau Kapas agar memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan dugaan kericuhan di TPS 002 dan TPS 008.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai proses pengawasan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, publik masih menunggu penjelasan resmi dan hasil tindak lanjut dari pihak Panwas.
Catatan redaksi: Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat. Pihak Panwas maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab demi menjaga keberimbangan informasi sesuai kode etik jurnalistik.*KNN/Andri (Pimred)
