JAKARTA, Kilatnusantaranews.com|Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang mengalami tekanan serius pada tahun anggaran 2026 mendapat perhatian khusus dari Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum internasional sekaligus Ketua Umum PAMID.
Sutan Nasomal menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Kabupaten Siak yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi, tetapi justru menghadapi penurunan kemampuan fiskal yang berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Perhatian tersebut juga ditujukan kepada Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si., yang kini menghadapi tantangan berat dalam menjaga stabilitas pemerintahan, mempertahankan pembangunan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Dalam pandangannya yang disampaikan melalui komunikasi WhatsApp dari Jakarta, Sabtu (31/10/2026), Sutan Nasomal menilai persoalan keuangan Kabupaten Siak tidak seharusnya hanya menjadi beban pemerintah daerah.
Pemerintah pusat, DPRD, badan usaha milik daerah (BUMD), serta seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing untuk mencari solusi atas tekanan fiskal tersebut.
SUTAN NASOMAL: DAERAH PENGHASIL MINYAK HARUS MENDAPAT PERHATIAN SERIUS
Menurut Sutan Nasomal, Kabupaten Siak memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya dari sektor minyak dan gas bumi.
Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut belum menjamin daerah terbebas dari persoalan keterbatasan anggaran.
Ia memandang kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama menyangkut mekanisme dana bagi hasil migas, penurunan transfer pemerintah pusat, serta upaya meningkatkan penerimaan daerah.
Berdasarkan bahan Nota Keuangan RAPBD Perubahan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026 yang dipaparkan Bupati Afni Zulkifli dalam rapat paripurna DPRD pada 25 September 2026, pendapatan daerah mengalami penurunan sekitar Rp160,17 miliar.
Pendapatan yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp2,370 triliun mengalami penyesuaian menjadi Rp2,210 triliun.
Sementara itu, transfer pemerintah pusat berkurang sekitar Rp131 miliar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan perubahan menjadi Rp623,06 miliar.
Belanja daerah juga mengalami penyesuaian sekitar Rp134,69 miliar, dengan rancangan defisit anggaran mencapai Rp26,6 miliar.
Angka-angka tersebut memperlihatkan semakin terbatasnya ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Siak dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Sutan Nasomal menilai pemerintah pusat perlu memperhatikan dampak kebijakan fiskal terhadap daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Kabupaten Siak.
Menurutnya, diperlukan evaluasi yang transparan mengenai penerimaan migas, transfer ke daerah, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan agar pemerintah daerah memiliki kepastian dalam menyusun program prioritas.
JANGAN BIARKAN BUPATI AFNI ZULKIFLI MENGHADAPI TEKANAN APBD SENDIRIAN
Sutan Nasomal secara khusus menaruh perhatian terhadap beratnya tanggung jawab Bupati Afni Zulkifli dalam memimpin Kabupaten Siak di tengah kondisi keuangan yang semakin terbatas.
Menurut pandangannya, seorang kepala daerah tidak cukup hanya dituntut mampu menjalankan pembangunan, tetapi juga membutuhkan dukungan anggaran dan kerja sama kelembagaan yang memadai.
Di satu sisi, masyarakat tetap membutuhkan perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dukungan pertanian, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi.
Namun, di sisi lain, pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja akibat berkurangnya penerimaan.
Kondisi tersebut menuntut kebijakan yang cermat agar efisiensi anggaran tidak justru memperlemah pelayanan dasar masyarakat.
Sutan Nasomal berpandangan bahwa perhatian terhadap Bupati Afni Zulkifli harus diwujudkan melalui dukungan kebijakan yang nyata, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, serta kerja sama yang konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD.
Ia juga menilai persoalan fiskal Kabupaten Siak tidak dapat diselesaikan hanya dengan saling menyalahkan.
Diperlukan evaluasi terhadap sumber penerimaan, efektivitas belanja, kinerja BUMD, dan prioritas pembangunan agar tekanan anggaran dapat ditangani secara berkelanjutan.
EFISIENSI OPD JANGAN SAMPAI MENGORBANKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT
Tekanan anggaran yang dihadapi Kabupaten Siak berpotensi memengaruhi kemampuan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan program kerja.
Mulai dari dinas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, sosial, pariwisata, hingga perangkat pemerintahan kecamatan dan kampung dapat menghadapi keterbatasan pembiayaan apabila alokasi anggaran terus berkurang.
Dalam bahan rancangan perubahan anggaran, belanja modal tercatat turun sebesar 27,23 persen, belanja transfer ke desa turun 22,80 persen, belanja hibah turun 22,63 persen, dan belanja bantuan sosial turun hingga 43,29 persen.
Penurunan tersebut belum otomatis berarti seluruh program pembangunan akan dihentikan. Namun, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan sejumlah kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.
Sutan Nasomal mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi harus mempertimbangkan kepentingan rakyat, terutama kelompok masyarakat yang bergantung pada pelayanan publik.
Pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu tetap menjadi prioritas.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Siak menyampaikan secara terbuka program yang mengalami penyesuaian anggaran agar masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya.
PT BUMI SIAK PUSAKO DISOROT, ASET MIGAS JANGAN SAMPAI TERABAIKAN
Selain menyoroti kondisi APBD, Sutan Nasomal juga memberikan perhatian terhadap PT Bumi Siak Pusako (BSP), BUMD strategis yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi.
Menurutnya, keberadaan PT BSP memiliki arti penting bagi Kabupaten Siak karena perusahaan tersebut merupakan salah satu aset ekonomi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam beberapa tahun terakhir, PT BSP menghadapi tantangan operasional, termasuk gangguan aliran minyak yang dikenal sebagai congeal, yakni kondisi pengentalan minyak yang dapat menghambat kelancaran pengangkutan melalui jaringan pipa.
Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena keandalan produksi migas berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan mempertahankan kinerja operasionalnya.
Selain itu, berdasarkan bahan pengamatan lapangan yang diterima redaksi, terdapat sejumlah jalur pipa, jaringan listrik atau power line, serta akses fasilitas operasional yang terlihat ditumbuhi semak belukar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai intensitas pemeliharaan, pengawasan aset, serta kecukupan anggaran perawatan fasilitas perusahaan.
Meski demikian, kondisi vegetasi di sekitar fasilitas belum dapat dijadikan bukti adanya pengurangan anggaran perawatan maupun pelanggaran standar keselamatan. Hal tersebut membutuhkan pemeriksaan teknis dan klarifikasi manajemen PT BSP.
Sutan Nasomal menilai penghematan biaya operasional tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan, pemeliharaan fasilitas, maupun keberlanjutan produksi.
Apabila aset produksi tidak mendapatkan pemeliharaan yang memadai, risiko gangguan operasional dan potensi kerugian ekonomi justru dapat meningkat.
Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pemeliharaan, kondisi fasilitas, serta strategi peningkatan keandalan produksi PT BSP.
PEMERINTAH PUSAT DIMINTA PERHATIKAN NASIB KABUPATEN SIAK
Sutan Nasomal menilai pemerintah pusat perlu memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal Kabupaten Siak melalui mekanisme kebijakan yang tersedia.
Ia mendorong evaluasi terhadap realisasi dana bagi hasil migas, kebijakan transfer ke daerah, dan dukungan pembiayaan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Menurut pandangannya, daerah penghasil sumber daya alam seharusnya memiliki kesempatan yang memadai untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Namun, hal tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan negara.
Sutan Nasomal juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Siak dan pemerintah pusat dalam mencari solusi yang terukur.
Ia berharap Bupati Afni Zulkifli tidak harus menghadapi tekanan fiskal tersebut tanpa dukungan yang memadai dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pembangunan daerah.
DPRD DAN BUMD HARUS IKUT MENCARI SOLUSI
Selain pemerintah pusat, Sutan Nasomal turut mendorong DPRD Kabupaten Siak untuk memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran.
DPRD diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas belanja, mengevaluasi program yang kurang efektif, serta memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
Di sektor usaha daerah, seluruh BUMD juga perlu meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan.
Khusus PT BSP, evaluasi dapat mencakup perkembangan produksi, biaya operasional, pemeliharaan aset, kebutuhan investasi, dan potensi kontribusi dividen kepada pemerintah daerah.
Sutan Nasomal memandang bahwa upaya meningkatkan pendapatan daerah harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap aset-aset produktif.
BUMD yang sehat dan dikelola secara profesional dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat perekonomian Kabupaten Siak.
SUTAN NASOMAL: KEPENTINGAN RAKYAT SIAK HARUS MENJADI PRIORITAS
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Sutan Nasomal berharap Pemerintah Kabupaten Siak tetap mampu menjaga pelayanan publik dan melanjutkan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Ia menilai tekanan APBD harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Siak.
Menurutnya, perhatian terhadap kondisi Bupati Afni Zulkifli bukan berarti mengabaikan pentingnya kritik dan pengawasan.
Sebaliknya, dukungan kepada pemerintah daerah harus berjalan bersama keterbukaan informasi, evaluasi kebijakan, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Ia berharap pemerintah pusat, DPRD, jajaran OPD, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan dapat membangun sinergi untuk membantu Kabupaten Siak menghadapi tantangan fiskal.
Bagi Sutan Nasomal, persoalan APBD Siak bukan hanya tentang angka pendapatan dan belanja, melainkan menyangkut keberlangsungan pembangunan, kualitas pelayanan pemerintah, serta masa depan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Siak memiliki kekayaan minyak bumi dan berbagai potensi ekonomi lainnya. Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal agar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi daerah.
Jangan sampai tekanan anggaran menyebabkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat tertunda, sementara aset-aset strategis daerah tidak memperoleh perhatian yang memadai.
Kini, perhatian tertuju pada langkah Pemerintah Kabupaten Siak bersama pemerintah pusat, DPRD, dan manajemen PT BSP dalam memperkuat penerimaan daerah, menjaga aset migas, serta memastikan kebijakan efisiensi tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
Pesan utama dari pandangan Sutan Nasomal adalah bahwa Kabupaten Siak membutuhkan dukungan, kerja sama, dan solusi nyata. Bupati Afni Zulkifli tidak seharusnya menghadapi seluruh tekanan fiskal tersebut sendirian, sementara kepentingan masyarakat harus tetap menjadi tujuan utama setiap kebijakan.**KNN/Rishki
