Rokan Hilir, Kilatnusantaranews.com|Pemerintah Kepenghuluan Panipahan Darat menggelar musyawarah laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKeP) serta Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2025. tgl 5-maret -2026.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepenghuluan kepada masyarakat.
Musyawarah tersebut dilaksanakan di Kantor Kepenghuluan Panipahan Darat dan dihadiri oleh Penghulu Panipahan Darat, perangkat kepenghuluan, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan masyarakat setempat.
Dalam penyampaiannya, Penghulu Panipahan Darat memaparkan secara rinci realisasi penggunaan anggaran APBKeP dan Dana BKK selama Tahun Anggaran 2025.
Laporan tersebut mencakup berbagai program pembangunan fisik, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan operasional pemerintahan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun.
Selain penyampaian laporan, forum musyawarah juga menjadi ruang dialog antara pemerintah kepenghuluan dan masyarakat.
Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, saran, maupun masukan terkait pelaksanaan program serta penggunaan anggaran yang telah direalisasikan.
Perwakilan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan musyawarah laporan pertanggungjawaban ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung jawab.
“Melalui forum musyawarah ini, masyarakat dapat mengetahui secara langsung bagaimana penggunaan anggaran desa serta ikut memberikan masukan demi peningkatan pembangunan di Kepenghuluan Panipahan Darat,” ujarnya.
Musyawarah berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan.
Di akhir kegiatan, peserta musyawarah menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan APBKeP dan Dana BKK Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh pemerintah Kepenghuluan Panipahan Darat.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat sinergi antara pemerintah kepenghuluan dan masyarakat dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama di Panipahan Darat.***KNN/Amaruddin
